kilaskabar.com – Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria mendorong agar baliho dan Videotron dimaksimalkan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi bahaya penyakit masyarakat (pekat) untuk menekan angka HIV/AIDS di Kota Padang.
Menurut Nanda, yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang ini, media publikasi pemerintah, seperti baliho atau videotron, seharusnya digunakan untuk mengampanyekan bahaya HIV/AIDS dengan mencantumkan faktor pemicu, seperti LGBT dan penyalahgunaan narkotika.
“Baliho atau videotron milik pemerintah daerah harus memuat konten edukasi tentang bahaya Pekat. Jangan hanya menampilkan foto kepala daerah saja,” ujar Nanda, Sabtu (4/1/2025).
Ia menilai partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung pemberantasan Pekat.
“Ketika masyarakat saling menjaga maka pemberantasan pekat yang memicu penyebaran HIV/AIDS akan menjadi lebih mudah. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian,” katanya.
Nanda juga menyebutkan bahwa DPRD Sumbar sedang mengkaji kemungkinan pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait LGBT. Ini akan mengacu pada daerah lain di Sumbar yang telah memiliki perda serupa.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, mengungkapkan bahwa dari total 308 kasus HIV di Padang, 166 kasus (53,8 persen) berasal dari luar kota, sementara 142 kasus (46,2 persen) lainnya ber-KTP Padang.
Kecamatan Koto Tangah mencatat angka kasus tertinggi dengan 40 kasus, diikuti Lubuk Begalunhdengan 22 kasus. Sementara Kecamatan Lubuk Kilangan menjadi wilayah dengan angka kasus terendah dengan hanya 4 kasus.
Lebih dari separuh kasus menyerang individu berusia produktif, yaitu antara 24 hingga 45 tahun. “Perilaku lelaki seks lelaki (LSL) menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka HIV di Kota Padang,” jelasnya.
Meskipun jumlah kasus HIV di tahun 2024 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya ia menegaskan bahwa penyebaran virus ini tetap menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian besar dari berbagai pihak. (y)
