kilaskabar.com Komisi V DPRD Sumbar melaksanakan rapat kerja membahas tindak lanjut LHP BPK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2024, Selasa (17/6) di gedung DPRD Sumbar.
Saat rapat tersebut hadir sejumlah organisasi perangkat Daerah (OPD) yang merupakan mitra kerja komisi V. Yakni yang membidangi sektor kesejahteraan masyarakat.
Diantaranya yang menjadi sektor kewenangan komisi V yakni bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta bidang lainnya.
Anggota Komisi V, Endarmy mengatakan terkait sektor yang menjadi tanggung jawab komisi V ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian, salah satunya gagalnya dinas pendidikan dalam merealisasikan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Ini perlu dicari penyebabnya agar tidak terulang di tahun 2025,” ujar Endarmy.
Ia juga menyoroti perihal nasib yang menimpa sejumlah guru berstatus PPPK. Mereka baru saja lulus PPPK setelah lama berstatus guru honor.
“Setelah lulus menjadi PPPK mereka malah ditugaskan di sekolah yang letaknya jauh dibanding sekolah lama. Belum lagi ada permasalahan jam mengajar yang tak bisa dicukupi. Ini menjadi dilema bagi para guru tersebut dan mesti diperhatikan dinas pendidikan karena SMA merupakan kewenangan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Anggota komisi V lainnya, Sri Kumala Dewi menilai untuk permasalahan kesehatan di desa-desa dan nagari-nagari sangat perlu penanganan khusus, terutama :peningkatan pencegahan penyakit, deteksi dini penyakit tidak menular melalui Pos Binaan.
Selain itu angka stunting di Sumatera Barat masih cukup tinggi dibeberapa Kabupaten/Kota.
“salah satu yang mempengaruhi angka stunting selain masalah air yang kami sampiakan di atas yaitu masih cukup tinggi angka perceraian yang kerap diikuti pernikahan kedua, kehamilan pasca pernikahan kedua ini beresiko mengalami Stunting. Ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah provinsi,” ujarnya. (Y)
