kilaskabar.com – Berdasarkan data yang masuk ke Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat (Sumbar) sejak 2015 hingga 2023, ada sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan dan terjadi di provinsi ini.
Hal itu diungkapkan Direktur NPWCC Sumbar, Rahmi Meri Yenti saat menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD Sumbar dan stakeholder terkait, Senin (13/1) di kantor DPRD setempat.
“Pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat, sedangkan penanganan dan pemulihan belum terjadi secara komprehensif sehingga rentan terjadinya perulangan kekerasan pada korban,” kata Meri.
Selain itu, pihak dari NPWCC Sumbar bersama Ketua DPRD Sumbar juga membahas sejumlah hal dalam pertemuan itu, salah satunya soal optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Sumbar.
Rahmi Meri Yenti mengatakan, Nurani Perempuan sejak Juli 2024 rutin melakukan pertemuan dengan stakeholder yang terdiri dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terjadi secara komprehensif.
Menurut Meri, berbagai hambatan dan tantangan dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender tantangan terbesarnya adalah ketersediaan anggaran penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi mengajak kepada semua pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak dan perempuan.
Ia pun sangat peduli dengan permasalahan yang disampaikan NPWCC Sumbar ini.
“Kepedulian semua pihak pun sangat dibutuhkan,” kata Muhidi.
Dari paparan yang disampaikan NPWCC Sumbar, Muhidi pun mendorong tindak lanjut dari setiap kasus yang terjadi, setidaknya dengan mengetahui akar permasalahannya. (Y)
