kilaskabar.com – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mendorong Samsat di wilayah Sumbar untuk memperkuat basis data guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal.
Hal itu dikatakan Muhidi saat kunjungan kerja ke UPTD Samsat Kota Solok, Sabtu (11/1).
“Adanya basis data potensi pajak kendaraan motor, sangat menentukan target pendapatan yang akan ditetapkan. Perlu komunikasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mensiasati PAD Sumbar yang menurun dikarenakan opsen pajak,” kata Muhidi saat pertemuan tersebut.
Dia mengatakan, berlakunya opsen pajak atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu ini diharapkan memberikan dampak positif untuk kemajuan daerah. Jika daerah maju, maka Sumbar juga akan maju.
Muhidi menilai basis data yang akurat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan. pendapatan pajak yang lebih optimal. KA juga mengatakan pada rapat-rapat resmi bersama DPRD Sumbar, basis data merupakan instrument penting untuk mengambil arah kebijakan ke depan.
“Selain itu, optimalkan juga koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) perihal data objek pajak yang dibutuhkan. Basis data yang dimiliki harus disimpan dengan perangkat IT. Jika dengan manual akan banyak ketidaksesuaian nantinya,” ungkap Muhidi.
Disisi lain, Muhidi juga mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya memberikan penghargaan atau bonus untuk masyarakat yang patuh membayar pajak. Dia menekankan agar jangan hanya fokus pada program-program pemutihan saja, mesti ada inovasi, seperti memberikan voucher hotel atau potongan harga khusus untuk belanja atau makan di restoran.
“Jadi tergantung daerah masing-masing untuk penerapannya,” kata Muhidi.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga membahas tentang upaya-upaya untuk meningkatkan PAD yang tidak hanya berfokus pada pajak kendaraan bermotor. Diantaranya, pemanfaatan aset untuk lebih produktif, begitupun pemanfaatan sektor ekspor impor yang mestinya dipusatkan di Pelabuhan Teluk Bayur, sehingga bisa penerimaan dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat juga meningkat.
Kunjungan Kerja Muhidi ke Samsat Kota Solok didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir dan diterima langsung oleh Kepala UPTD Samsat Solok Adrian Fatriska dan Kasat Lantas Polres Solok IPTU Rido.
Adrian Fatriska mengatakan, potensi penambahan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025 bisa dimaksimalkan untuk penambahan PAD, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Kota Solok cukup tinggi dan menembus tiga besar di Sumbar.
“Semua potensi akan terus dipetakan, agar pendapatan terus meningkat dengan mengandung pihak-pihak terkait,” katanya.
Dia berharap kunjungan kerja Ketua DPRD Sumbar bisa meningkatkan koordinasi untuk target kinerja kedepan, sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan bisa sejalan dengan penyelenggara pemerintahan daerah.(Y)
